'The Future of Financial Reporting: Convergence or Not?'

by Sir David Tweedie

Ini adalah pidato yang diberikan pada tanggal 10 Maret 2011 dengan Sir David Tweedie, Ketua Dewan International Accounting Standards Boards (IASB) ke US Chamber of Commerce Event, 'Masa Depan Keuangan Pelaporan? “Konvergensi atau Tidak” di Washington, DC, USA.

Masa Depan IFRS

Pekerjaan IASB tidak akan lengkap bila program konvergensi selesai. Kami akan menyediakan waktu yang cukup untuk menerapkan standar baru dan masa tenang bagi investor dan perusahaan untuk membiasakan diri dengan standar baru yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman kerja.

Saya juga harus menyatakan bahwa, meskipun kesimpulan dari Nota Kesepahaman secara resmi mengakhiri kemitraan eksklusif antara IASB dan FASB, kami ingin mempertahankan kemitraan yang kuat dengan FASB, yang kita akan mengharapkan untuk terus memainkan peran utama dalam standar internasional-proses penetapan.

Akhir tahun ini, IASB akan meluncurkan konsultasi pada program kerja masa depan. Saya mendorong semua dengan minat pada standar akuntansi untuk berpartisipasi dalam konsultasi ini. Meskipun jabatan saya akan akan berakhir pada saat IASB memutuskan program kerja masa depannya, harapan saya adalah bahwa IASB akan tetap berkomitmen untuk prinsip pendekatan berbasis. Ini adalah pendekatan yang baik IASB dan FASB telah tercermin dalam program konvergensi mereka.

Saya memahami bahwa ada beberapa gentar di Amerika Serikat tentang standar prinsip-based, sehingga mari saya jelaskan apa yang kita capai dan apa yang saya percaya FASB dan IASB telah dicapai dengan standar MoU. prinsip-prinsip inti dari standar apa pun harus jelas worded. Sub-prinsip tersebut kemudian diartikulasikan dalam struktur seperti pohon. Inkonsistensi dengan standar lain harus dihindari, jika mungkin, atau sepenuhnya dijelaskan.

Semua panduan aplikasi dan contoh yang ditujukan untuk membantu pengguna untuk memahami prinsip-prinsip inklusi harus membenarkan mereka. Apakah sesuatu akan terjawab jika mereka dihapus? Jika panduan diperlukan, adalah prinsip yang cukup dinyatakan dengan jelas? Apakah standar ini termasuk garis-garis terang dan batas sewenang-wenang? Mengapa ini perlu? Apakah transisi mengikuti pola normal? Jika tidak, mengapa perubahan yang diusulkan?

Saya percaya bahwa pendekatan ini lebih unggul, karena penggunaan prinsip-prinsip menghilangkan kebutuhan untuk ketentuan anti-penyalahgunaan. Hal ini sulit untuk mengalahkan prinsip baik dibuat dari aturan khusus yang insinyur keuangan dapat bypass. Sebuah prinsip diikuti dengan contoh bisa mengalahkan 'memberitahu saya di mana dikatakan saya tidak bisa melakukan mentalitas ini'. Jika contoh adalah aturan, maka insinyur keuangan dapat segera struktur bundar cara. Misalnya, jika aturan itu adalah 'ketika A, B dan C terjadi jawabannya adalah X', para ahli akan merestrukturisasi transaksi sehingga terlibat peristiwa 'B, C dan D' dan kemudian akan mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak dicakup standar. Kita hanya perlu mengingat penyalahgunaan yang tidak dikonsolidasi entitas bertujuan khusus yang pulang ke kandang selama krisis keuangan untuk melihat bagaimana bermaksud baik aturan ini peluang bagi rekayasa keuangan.

Sebuah standar prinsip berbasis bergantung pada penilaian. Pengungkapan pilihan dibuat dan alasan untuk pilihan ini akan sangat penting. Jika ragu tentang bagaimana untuk menangani isu tertentu, penyusun dan auditor harus merujuk kembali ke prinsip-prinsip inti. Dasar kesimpulan juga harus termasuk, khususnya, pertanyaan apakah hanya ada satu tampilan tentang bagaimana mengatasi situasi ekonomi. Sering kali ada pandangan-bersaing merupakan salah satu dianggap lebih relevan? Jika demikian, alasan untuk memilih bahwa pandangan tertentu harus dijelaskan dalam dasar kesimpulan dan alasan untuk menolak yang lain harus dinyatakan dengan jelas.

Sekarang, pendekatan ini prinsip praktis berbasis di Amerika Serikat? jawaban pertama saya adalah bahwa kita sudah memiliki melalui standar konvergensi baru.
Meskipun demikian, saya mengakui bahwa hal itu akan lebih sulit untuk menerapkan dan mempertahankan sistem prinsip berbasis di Amerika Serikat, mengingat kecenderungan untuk litigasi. Saya percaya bahwa tantangan ini berlebih dan bahwa hal itu dapat dikurangi dengan pengumpulan, generasi hati-hati dan retensi dokumentasi dan mencari saran ahli dan pandangan dari rekan-rekan profesional di seluruh siklus hidup transaksi. Di atas segalanya, mereka yang membuat keputusan semacam itu, dokumen mereka dan membuat upaya jujur dan adil untuk memenuhi prinsip harus dipertahankan.

Saya juga akan membuat titik yang banyak di Amerika Serikat percaya bahwa status quo sistem berbasis aturan tidak dapat dipertahankan. Ada kesadaran bahwa jika sebuah sistem berbasis aturan dikejar, pelaporan keuangan akan diatur oleh mesin pencari, bukan penilaian profesional terampil berusaha untuk mencerminkan ekonomi dari suatu situasi tertentu.

Namun, jika Amerika Serikat perjuangan dengan tingkat penilaian yang diterapkan oleh negara-negara lain yang menggunakan SAK, maka FASB mungkin harus mengeluarkan persyaratan di samping orang-orang dari IASB. IASB kemudian akan harus mempertimbangkan cara cincin-pagar bimbingan tambahan AS untuk mencegah panduan tersebut, yang dianggap wajib bagi pengikut lainnya SAK.
Mencapai garis finish

Hari ini, kita lebih dekat daripada sebelumnya untuk mencapai tujuan kami satu set standar kualitas tinggi akuntansi global. Banyak akan tergantung pada semangat terus kerjasama dan komitmen yang masing-masing anggota dewan FASB dan IASB telah menunjukkan dan keputusan SEC pada SAK. Pada akhir hari, Yayasan IFRS dan IASB tidak bisa memaksakan standar mereka di negara manapun. yurisdiksi Setiap orang berhak untuk memilih apakah atau tidak untuk menerima SAK. Kami akan terus melakukan bagian kita-komitmen yang kuat untuk menetapkan standar-mandiri, suatu proses yang sepenuhnya terlibat karena pihak yang terkena dampak di seluruh dunia, dan standar bertujuan untuk investor dan penyedia modal lainnya.

Saya bersyukur atas dukungan yang IASB telah menerima dari Amerika Serikat dan FASB. IASB menghargai keseriusan keputusan IFRS menghadapi Amerika Serikat, dan kami siap untuk memenuhi tanggung jawab bahwa keputusan yang positif akan memerlukan. "

AICPA COUNCIL VOTES TO RECOGNIZE THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD AS A DESIGNATED STANDARD SETTER

AMELIA ISLAND, Florida (18 Mei 2008) - Dewan yang mengatur American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)memutuskan untuk menunjuk International Accounting Standards Board (IASB) di London sebagai badan akuntansi untuk tujuan mendirikan akuntansi keuangan internasional dan prinsip-prinsip pelaporan.

Perubahan Lampiran A dari Peraturan AICPA 202 dan 203 anggota AICPA memberikan pilihan untuk menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai alternatif untuk AS prinsip akuntansi yang berlaku umum.

"AICPA mengakui bahwa standar akuntansi internasional mendapatkan penggunaan yang lebih luas dan penerimaan di pasar modal global dan di Amerika Serikat," kata Barry C. Melancon, Presiden dan CEO AICPA. "Perubahan peraturan kecil tapi penting akan memungkinkan CPA untuk lebih melaksanakan kewajiban profesional mereka untuk klien, konstituen pelaporan keuangan dan masyarakat."

Lampiran A untuk Aturan 202 dan 203 dari AICPA Kode Etik ini memuat informasi tentang pembuat standar yang telah ditunjuk oleh Dewan. Berdasarkan Peraturan 202, anggota yang melakukan jasa profesional harus memenuhi standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk. Selain itu, anggota tidak mungkin mengatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kecuali jika mereka mengikuti standar yang ditetapkan oleh standar setter tercantum dalam Lampiran A dari Peraturan 203. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) tahun lalu memutuskan untuk mengizinkan perusahaan asing untuk laporan menggunakan IFRS tanpa merujuk pada US GAAP.

Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyebarluaskan standar akuntansi adalah Financial Accounting Standards Board (FASB), the Governmental Standards Accounting Board (GASB), dan the Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB). tindakan Dewan sekarang menambahkan IASB ke daftar badan akuntansi yang ditunjuk.

FASB akan terus menetapkan standar di AS

Dewan Direksi AICPA mengusulkan perubahan aturan untuk Dewan setelah mendengar rekomendasi dari suatu gugus tugas pada pertemuan Dewan ,April 2008. Gugus tugas diakui bahwa langkah mempercepat penerimaan internasional IFRS memimpin terhadap pembentukan masa depan satu set standar akuntansi global untuk perusahaan publik. Dewan setuju bahwa Dewan harus kembali menilai dalam tiga sampai lima tahun apakah penunjukan IASB tetap sesuai.

Dengan suara Dewan untuk menunjuk IASB, Auditing Standards Board (ASB) dan Accounting and Review Services Committee (ARSC) milik AICPA sekarang akan mempersiapkan bahasa klarifikasi tentang cara audit, review dan kompilasi laporan dapat dimodifikasi ketika melaporkan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS.
AICPA berencana untuk mengumumkan besok situs baru, IFRS.com, yang secara resmi diluncurkan pada 15 Mei. Situs Web baru dirancang dalam kemitraan dengan CPA2Biz untuk membantu CPA dan profesional keuangan dapat memahami IFRS dan menavigasi perbedaan antara standar internasional dan AS prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Teks Resolusi Dewan AICPA
Kode Perilaku Profesional, Lampiran A-Resolusi Dewan Menunjuk Badan Menetapkan Standar Teknis, telah diubah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

AKAN MEMUTUSKAN, Bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) ditunjuk sebagai badan yang berwenang untuk menetapkan standar profesional yang berkenaan dengan akuntansi keuangan internasional dan prinsip-prinsip pelaporan berdasarkan Peraturan 202 (Kepatuhan Dengan Standar) dan Peraturan 203 (Prinsip Akuntansi) dari Kode Perilaku Profesional AICPA; dan

AKAN MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT, Bahwa Dewan akan kembali menilai, tidak lebih cepat dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun setelah tanggal efektif dari resolusi ini, apakah melanjutkan pengakuan IASB sebagai badan yang ditunjuk untuk menetapkan standar profesional yang berkenaan dengan internasional prinsip akuntansi keuangan dan pelaporan di bawah Peraturan 202 dan Rule 203 adalah tepat.
AICPA Profesional Kode Etik - Lampiran A Resolusi Dewan Menunjuk Badan Standar Teknis untuk menyebarluaskan sekarang akan berbunyi sebagai berikut.

INTERNATIONAL CONVERGENCE OF ACCOUNTING PRACTISE: CHOOSING BETWEEN IAS AND US GAAP

By: Ann Tarca

Penelitian ini menguji praktek pelaporan perusahaan-perusahaan yang sahamnya listing diluar negri dan domestik pada negara Inggris, Perancis, Jerman, Jepang dan Australia untuk mengetahui sejauh mana penggunaan standar akuntansi internasional yaitu apakah mengadopsi atau sebagai suplemen. Standar akuntansi internasional yang dimaksud dalam artikel ini adalah International Accounting Standards (IAS) dan Standar Amerika Serikat (US GAAP).

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional adalah perusahaan besar, pendapatan sebagian besar diperoleh dari luar negeri dan saham perusahaan juga listing di pasar modal asing.

Artikel ini memberikan gambaran pada para manager dan pembuat peraturan bahwa penggunaan standar akuntansi internasional sangat erat hubungannya dengan karakteristik perusahaan. Keputusan perusahaan untuk menggunakan standar akuntansi internasional sangat dipengaruhi oleh kerangka kerja institusi (seperti badan profesi akuntansi, hukum, praktisi dan lain sebagainya). Kerangka kerja institusi tersebut sangat mempengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan perusahaan suatu negara.

Di Jerman, mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki daya komparasi secara internasional dan berguna bagi investor asing dengan cara mengadopsi standar akuntansi internasional. Perusahaan yang ada di Perancis memiliki kondisi yang sama dengan yang ada di Jerman hanya saja tidak ada dukungan dari badan legislatif seperti di Jerman. Penggunaan standar Akuntansi Internasional lebih banyak di Jerman dibandingkan dengan di Perancis. Perusahaan perusahaan baik di Jerman dan Perancis lebih memilih IAS dibandingkan Standar Amerikan (US GAAP) karena secara politik IAS bersifat netral. Di Jepang, sebagian besar praktek akuntansinya sangat dipengaruhi oleh standar Amerika Serikat. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan Standar Akuntansi Internasional di negara Jerman, Perancis dan Jepang lebih besar dibandingkan dengan di Inggris dan Australia.

Penggunaan Standar Akuntansi Internasional dapat memberikan sinyal pada investor bahwa perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada investor. Ashbaugh (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang sahamnya terdaftar pada London Stock Exchange lebih menggunakan standar akuntansi internasional.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai proksi atribut/karakteristik perusahaan adalah size, leverage dan industri. Perusahaan dengan size besar lebih menggunakan standar akuntansi internasional. Sedangkan beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah:
1. Apakah banyak perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional.
2. Mana yang sering digunakan perusahaan sebagai standar akuntansi
internasional apakah IAS ataukah US GAAP?
3. Bagaimanakah karakteristik perusahaan yang menggunakan standar
akuntansi internasional?
Penelitian ini menggunakan lima model regresi untuk tujuan sebagai berikut:
1. Model regresi 1 bertujuan untuk menentukan preferensi perusahaan lebih banyak menggunakan standar nasional ataukan standar internasional.
2. Model regresi 2 bertujuan untuk menentukan preferensi perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional dengan mengadopsi ataukah sebagai suplemen.
3. Model regresi 3 bertujuan untuk menentukan preferensi perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional apakah lebih memilih IAS ataukah US GAAP.
4. Model regresi 4 bertujuan untuk menentukan preferensi perusahaan yang MENGADOPSI standar akuntansi internasional apakah lebih memilih IAS ataukah US GAAP.
5. Model regresi 5 bertujuan untuk menentukan preferensi perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional sebagai STANDAR SUPLEMEN apakah lebih memilih IAS ataukah US GAAP.

HASIL PENELITIAN
Penggunaan Standar Akuntansi Internasional
Penelitian ini memberikan bukti bahwa 35% dari sample perusahaan menggunakan standar akuntansi internasional. Standar Akuntansi Internasional digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sahamnya listing dipasar saham asing dan pendapatannya sebagian besar diperoleh dari luar negri.

Temuan lain dalam penelitian ini menjukkan bahwa 76% perusahaan yang sahamya terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) menggunakan standar akuntansi internasional. Perusahaan-perusahaan pada negara-negara di Jerman, Perancis dan Jepang lebih banyak menggunakan standar akuntansi internasional dibandingkan perusahaan pada negara Inggris dan Australia dan Standar akuntansi internasional lebih banyak digunakan di Jerman di bandingkan di Perancis.

Perusahaan-perusahaan di Jerman yang menggunakan standar internasional adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham asing yaitu (NYSE dan OTC/Over The Counter) dan memiliki tingkat leverage yang rendah serta perusahaan-perusahaan pada kelompok industri manufacturing, konstruksi, perbankan, keuangan serta asuransi. Perusahaan - perusahaan di Jepang yang menggunakan standar internasional adalah perusahaan besar dan perusahaan yang listing di pasar saham asing yaitu (NYSE, OTC dan NON US).

Penggunaan Standar Internasional apakah diadopsi atau sebagai Suplemen
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan standar internasional, 49% mengadopsi standar tersebut dan 51% menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi standar internasional adalah perusahaan-perusahaan yang pendapatannya dari luar negri dan sahamnya terdaftar di NYSE. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen adalah perusahaan - perusahaan size besar dan yang tergolong dalam industri mining dan utilities. Perusahaan - perusahaan yang ada di negara Jerman dan Jepang cenderung untuk mengadopsi standar internasional. Di Jerman, banyak perusahaan yang mengadopsi standar internasional (88%) daripada yang menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen (12%). Banyak perusahaan di Perancis menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen yaitu dengan menggunakan GAAP Perancis, dan beberapa menggunakan GAAP Amerika Serikat dan IAS. Di Inggris dan Australia, banyak perusahaan menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen dan hanya sedikit perusahaan yang mengadopsi standar internasional. Perusahaan - perusahaan di Inggris yang dijadikan sample sekitar 93% menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen, dan di Australia sekitar 94% perusahaan yang dijadikan sample menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen.

Preferensi Penggunaan Standar Internasional apakah IAS ataukah US GAAP
Hasil penelitian ini menunjukkan preferensi perusahaan sample yang menggunakan GAAP Amerika Serikat sebagai standar internasional adalah 66%, sedangkan 30% lainnya menggunakan IAS dan 4% menggunakan standar di negara lain sebagai standar internasional. Perusahaan-perusahaan di Jerman lebih banyak yang menggunakan IAS daripada perusahaanperusahaan di negara lain yaitu 58% perusahaan di Jerman menggunakan IAS dan 42% perusahaan di Jerman menggunakan GAAP Amerika Serikat sebagai standar internasional. Perusahaan perusahaan di Perancis yang menggunakan GAAP Amerika Serikat sebagai standar internasional terdapat 74% dan 15% menggunakan IAS, sisanya sebesar 11% menggunakan baik GAAP Amerika Serikat maupun IAS dan standar yang lain. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Perancis banyak yang menggunakan GAAP Amerika Serikat dibandingkan perusahaan - perusahaan di Jerman.

Perusahaan-perusahaan di Jepang 73% menggunakan GAAP Amerika Serikat sebagai standar internasional dan 27% menggunakan IAS sebagai standar internasional. Perusahaan-perusahaan di Jepang yang menggunakanGAAP Amerika Serikat sebagai standar internasional adalah perusahaan dengan kelompok industri perbankan, keuangan dan asuransi. Perusahaanperusahaandi Inggris, 86% menggunakan GAAP Amerika Serikat, 7% menggunakan IAS dan 7% menggunakan standar Australia dan Hongkong. Perusahaan-perusahaan di Australia, 81% menggunakan GAAP Amerika Serikat, 6% menggunakan IAS dan 13% menggunakan baik standar Amerika Serikat, IAS ataupun standar Inggris.

Preferensi untuk Mengadopsi Standar Internasional apakah menggunakan IAS ataukah US GAAP
Preferensi untuk mengadopsi standar internasional adalah 61% menggunakan US GAAP dan 39% menggunakan IAS. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NYSE cenderung mengadopsi standar akuntansi Amerika Serikat sedangkan perusahaan - perusahaan dengan size besar cenderung mengadopsi IAS.

Preferensi untuk Menggunakan Standar Internasional sebagai Standar Suplemen apakah menggunakan IAS ataukah US GAAP
Preferensi untuk menggunakan standar internasional sebagai standar suplemen adalah 69% menggunakan GAAP Amerika Serikat, 22% menggunakan IAS dan 9% menggunakan baik GAAP Amerika Serikat maupun IAS.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING QUALITY

By : Mary Barth, Wayne Landsman dan Mark Lang

Standar Akuntansi Internasional dipublikasikan pada tahun 1975 oleh Komite Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards Committee / IASC) yang dibentuk pada tahun 1973. Penelitian ini ingin menguji apakah perusahaan - perusahaan yang menerapkan IAS memeiliki kecenderungan bahwa berkurangnya manajemen laba, pengakuan kerugian lebih sering dan memiliki nilai relevansi yang tinggi.

Sampel Penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang ada pada 23 negara mulai tahun 1994 – 2003. Selain itu penelitian ini juga menguji pengaruh pengunaan Standar Akuntansi Internasional dengan biaya modal (cost of capital) perusahaan.

Hasil penelitian ini dibagi dalam 2 bagian yaitu setelah dan sebelum periode adopsi. Periode setelah mengadopsi IAS, Manajemen Laba, Perusahaan yang mengadopsi Standar Akuntansi Internasional cenderung memiliki manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mengadopsi Standar Akuntansi Internasional. Pengakuan kerugian perusahaan yang mengadopsi IAS cenderung lebih konservatif disbanding dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS, dikarenakan perusahaan yang mengadopsi IAS cenderung untuk lebih sering mengakui kerugian dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS. Relevansi nilai pada periode setelah mengadopsi IAS menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IAS cenderung untuk memiliki tingkat relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS.

Periode sebelum mengadopsi IAS, Manajemen Laba, Perusahaan yang mengadopsi Standar Akuntansi Internasional cenderung memiliki manajemen laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak mengadopsi Standar Akuntansi Internasional. Pengakuan kerugian perusahaan yang mengadopsi IAS dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS tidak terdapat perbedaan dalam hal pengakuan kerugian. Relevansi nilai pada periode sebelum mengadopsi IAS menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IAS cenderung untuk memiliki tingkat relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengadopsian IAS adalah pada aspek manajemen laba dan pengakuran kerugian (konservatisma). Temuan lain dalam penelitian ini tidak memberikan bukti yang kuat bahwa Perusahaan yang mengadopsi IAS memiliki biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IAS.

HARMONIZATION OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING SYSTEM

Author: Lecturer Ph. Diaconu PAUL

INTISARI ARTIKEL:
Dalam artikel ini membahas tentang keuntungan dan hambatan yang dialami
dalam proses harmonisasi akuntansi internasional.

Keuntungan harmonisasi menurut penulis adalah:
1. Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan.
2. Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang.
3. Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah
dalam melakukan training pada karyawan.
4. Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar modal
internasional.
5. Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional
yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam
pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier atau pihak lain.

Sedangkan hambatan menurut penulis adalah:
1. Nasionalisme tiap-tiap negara.
2. Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara.
3. Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan
perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi
antar negara.
4. Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Sedangkan hambatan proses harmonisasi menurut Nobes dan Parker 2002
adalah sebagai berikut:
1. Adanya perbedaan praktek akuntansi pada beberapa negara.
2. Perbedaan kualitas badan profesi akuntansi di tiap-tiap negara.
3. Perbedaan sistem politik dan sistem ekonimi di tiap-tiap negara.

FINANCIAL STATEMENT EFFECTS OF ADOPTION INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS: THE CASE OF GERMANY

By: Mingyi Hung dan K.R. Subramanyam

Penelitian ini ingin menguji pengaruh adopsi Standar Akuntansi Internasional pada laporan keuangan perusahaan dan relevansi nilai untuk perusahaan-perusahaan di Jerman pada periode 1998 – 2002. Penelitian ini ingin menguji pengaruh adopsi IAS pada perusahaan -perusahaan di Jerman dikarenakan terdapat perbedaan orientasi antara Standar Akuntansi Internasional dengan Standar di Jerman. Standar Akuntansi di Jerman berorientasi pada stakeholder, sedangkan Standar Akuntansi Internasional berorientasi pada shareholder. Selain itu Standar Akuntansi Jerman lebih konservatis dibanding Standar Akuntansi Internasional, sedangkan Standar Akuntansi Internasional lebih berorientasi pada fair-value (penilaian wajar). Hal ini terbukti dengan total aktiva dan nilai buku ekuitas secara signifikan lebih besar jika didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dibandingkan dengan Standar Akuntansi di Jerman.

Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 80 perusahaan di Jerman yang mengadopsi IAS untuk pertama kalinya pada periode 1998 – 2002. Penelitian ini menguji perbedaan Standar Akuntansi Internasional dengan Standar Akuntansi di Jerman dalam hal Nilai buku Ekuitas dan Laba Akuntansi. Perbedaan antara Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman dalam hal nilai buku ekuitas dapat ditunjukkan dalam tabel 1, sedangkan Perbedaan antara Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman dalam hal laba bersih dapat ditunjukkan dalam tabel 2.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total Aktiva, total Kewajiban dan Nilai Buku Ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding HGB. Hal ini juga menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Jerman lebih konservatif dibanding Standar Akuntansi Internasional dengan kata lain erusahaan yang menerapkan HGB lebih konservatif dibanding perusahaan yang menerapkan IAS. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Jika dilihat dari rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa rasio ROE, RAO dan ATO nilai lebih kecil pada perusahaan yang menerapkan IAS. Sedangkan rasio LEV dan PM tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang menerapkan IAS dengan perusahaan yang menerapkan Standar Akuntansi Jerman. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Internasional dibandingkan Standar Akuntansi Jerman, sedangkan untuk rasio Earning to Price menunjukkan lebih rendah jika perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Internasional dibandingkan Standar Akuntansi Jerman.

Tabel 1 – Perbedaan IAS dan Standar Akuntansi Jerman – Nilai Buku Ekuitas

Penyesuaian Pajak tangguhan
HGB : Tidak melakukan pengurangan
IAS : Mengurangi konfirmasi nilai buku pajak
Penyesuaian Pensiun
HGB : Menaikkan nilai buku hutang pensiun
IAS : Menurunkan nilai buku hutang pensiun
Penyesuaian aktiva tetap
HGB : Nilai lebih rendah dan menurunkan nilai buku aktiva tetap
IAS : Nilai lebih tinggi dan meningkatkan nilai buku aktiva tetap
Penyesuaian Provisi
HGB : Kurang fleksibel dalam pengakuan provisi
IAS : Lebih fleksibel dengan adanya rekening cadangan
Penyesuaian Goodwill
HGB : Mengurangi nilai buku ekuitas
IAS : Meningkatkan nilai buku ekuitas dan melakukan kapitalisasi dan amortisasi
Penyesuaian Persediaan
HGB : Dinilai dari kombinasi antara biaya langsung dan biaya penuh
IAS : Dinilai pada biaya penuh
Penyesuaian Sewa
HGB : Tidak dikapitalisasi
IAS : Mengkapitalisasi sewa sebagai finance lease
Penyesuaian Piutang
HGB : Menaikkan nilai buku ekuitas
IAS : Menurunkan nilai buku ekuitas
Penyesuaian Instrumen keuangan
HGB : Dinilai berdasarkan harga pokok terendah atau pasar
IAS : Dinilai berdasar fair value dan meningkatkan nilai buku
Penyesuaian R & D
HGB : Tidak mengkapitalisasi biaya pengembangan
IAS : Mengkapitalisasi biaya pengembangan dan meningkatkan nilai buku

Tabel 2 – Perbedaan IAS dan Standar Akuntansi Jerman – Laba Bersih

HGB IAS
Penyesuaian Pajak Tangguhan
HGB : Menaikkan laba bersih
IAS : Mengurangi laba bersih
Penyesuaian Aktiva tetap
HGB : Menurunkan net income
IAS : Meningkatkan net income
Penyesuaian Sewa
HGB : Menaikkan biaya sewa dan Menurunkan net income
IAS : Mengurangi biaya sewa dan meningkatkan nilai net income
Penyesuaian Pensiun
HGB : Disesuaikan terhadap net income
IAS : Disesuaikan terhadap hutang pensiun
Penyesuaian Goodwill
HGB : Mengurangi net income
IAS : Meningkatkan net income

DOMESTIC ACCOUNTING STANDARDS, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS, AND THE PREDICTABILITY OF EARNINGS

By:Hollis Ashbaugh dan Morton Pincus

Penelitian ini ingin menguji pengaruh perbedaan standar akuntansi pada beberapa negara dengan Standar Akuntansi Internasional terhadap keakuratan memprediksi laba yang dilakukan oleh analis keuangan. Lebih lanjut penelitian ini ingin menguji hubungan apakah perubahan kebijakan akuntansi yang disebabkan karena mengadopsi IAS berdampak pada keakuratan peramalan laba, hal ini merupakan salah satu keuntungan yang diterima karena mengadopsi IAS. Setelah perusahaan mengadopsi IAS, analis keuangan lebih baik dalam memprediksikan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh (1999) memberikan bukti bahwa perusahaan besar lebih sering menggunakan IAS dan perusahaan yang menerbitkan saham tambahan setahun sekali atau dua kali cenderung untuk mengadopsi IAS. Beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa perbedaan standar akuntansi pada beberapa negara mempengaruhi keinformatifan dalam pelaporan informasi keuangan.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menguji 2 hipotesis penelitian, hipotesis penelitian pertama adalah: kesalahan peramalan laba oleh analis berhubungan dengan semakin besarnya perbedaan pengukuran dan pengungkapan antara standar akuntansi beberapa Negara dengan Standar Akuntansi Internasional. Hipotesis penelitian kedua adalah: peramalan laba akuntansi oleh analis semakin akurat ketika perusahaan mengadopsi Standar Akuntansi Internasional. Pengungkapan yang diteliti meliputi 7 pengungkapan yaitu: (1) pengungkapan laporan arus kas, (2) pengungkapan kebijakan akuntansi, (3) pengungkapan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, (4) pengungkapan pengaruh perubahan estimasi akuntansi, (5) pengungkapan penyesuaian sebelum periode pelaporan akuntansi, (6) pengungkapan kejadian-kejadian setelah tanggal neraca, (7) pengungkapan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Hasil survey dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara Kanada memiliki pengungkapan yang sama dengan Standar Akuntansi Internasional. Sedangkan negara Norwegia adalah negara yang memiliki perbedaan yang paling besar terkait dengan pengungkapan dengan Standar Akuntansi Internasional.

Untuk pengukuran yang diteliti meliputi 4 komponen yaitu: (1) Pengukuran terhadap depresiasi (penambahan aktiva tetap), (2) Akuntansi untuk Leasing, (3) Akuntansi untuk pensiun dan (4) Akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Hasil survey dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara Kanada, Malaysia dan Singapura memiliki pengukuran yang sama dengan Standar Akuntansi Internasional. Sedangkan negara Finlandia dan Swiss adalah negara yang memiliki perbedaan yang paling besar terkait dengan pengukuran dengan Standar Akuntansi Internasional.

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara kesalahan peramalan laba oleh analis dengan semakin besarnya perbedaan pengukuran dan pengungkapan antara standar akuntansi beberapa negara dengan Standar Akuntansi Internasional. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peramalan laba akuntansi oleh analis semakin akurat ketika perusahaan mengadopsi Standar Akuntansi Internasional.

COMPARATIVE VALUE RELEVANCE AMONG GERMAN U.S. AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS: A GERMAN STOCK MARKET PERSPECTIVE

By:Eli Bartov, Stephen R. Goldberg, Myung-Sun Kim

Standar Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional berkompetisi sebagai standar internasional yang dapat diterima sebagai standar pelaporan keuangan untuk pasar modal di dunia dan di Amerika Serikat. Standar Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional dikembangkan dalam praktek akuntansi untuk sector privat dan lebih menekankan pada kepentingan shareholder. Sedangkan standar di Jerman dikembangkan untuk kepentingan stakeholder termasuk di dalamnya untuk kepentingan pajak.

Peneliti mengekspektasikan bahwa laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional memiliki tingkat relevansi yang tinggi daripada laba yang dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan relevansi nilai terhadap laba akuntansi yang dihasilkan oleh standar akuntansi Jerman, Standar akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional.

U.S GAAP, German GAAP dan Standar Akuntansi Internasional

Model standar akuntansi di Amerika Serikat dan IAS menekankan pengungkapan laporan keuangan untuk kepentingan investor dan prosepektif investor yang biasanya terpisah dengan kepentingan dan persyaratan atau ketentuan pajak yang berlaku. Dengan kata lain standar akuntansi ditentukan oleh pasar modal dan tidak ditentukan oleh pemerintah.

Model standar akuntansi di jerman ditentukan oleh pemerintah, pemegang saham, pegawai, pemberi pinjaman, dan manager atau yang sering dikenal sebagai stakeholders. Di Jerman, sector perbankan memiliki peran yang penting dalam penyediaan dana.

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah:
1. Alford et al. (1993) menunjukkan adanya hubungan antara laba dan return saham pada negara-negara yang modalnya didapat dari pasar modal.
2. Joos dan Lang (1994) tidak menemukan bukti bahwa praktek pengukuran di Inggris dihasilkan dari angka akuntansi yang memiliki hubungan yang tinggi dengan harga saham daripada di Jerman,
3. Harris dan Muller (1999) memberikan bukti bahwa banyak kesamaan antara standar akuntansi Amerika Serikat dengan Standar Akuntansi Internasional.
4. Frost dan Pownall (2000) memberikan bukti adanya ketidaksamaan pengungkapan secara simultan pada masing-masing perusahaan baik pada pasar modal Amerika Serikat dan Inggris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi nilai lebih tinggi untuk nilai laba akuntansi yang dihasilkan dari Standar Akuntansi Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional dibandingkan dengan Standar Akuntansi Jerman. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti secara statistik bahwa relevansi nilai dari nilai laba akuntansi yang dihasilkan oleh Standar Akuntansi Amerika Serikat lebih tinggi dari Standar Akuntansi Internasional.

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN USE OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND SOURCE OF COMPANY FINANCE IN GERMANY

By: Ann Tarca, Melissa Moy and Richard D. Morris

Penelitian ini ingin menguji pengaruh adopsi Standar Akuntansi Internasional pada laporan keuangan perusahaan dan relevansi nilai untuk perusahaan-perusahaan di Jerman pada periode 1998 – 2002. Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Nobes’ (1998) yang menguji apakah terdapat perbedaan penggunaan standar akuntansi internasional pada perusahaan dengan level pendanaan dari sumberdaya publik. Standar Akuntansi Internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Accounting Standards (IAS) dan standar akuntansi Amerika Serikat.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan dengan sumber pendanaan dari hutang lebih tinggi dibandingkan dari modal pemilik maka cenderung untuk menggunakan standar akuntansi internasional (IAS atau Standar Akuntansi Amerika Serikat). Penelitian ini juga menunjukkan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar pada pasar modal asing cenderung untuk menggunakan standar akuntansi internasional (IAS atau Standar Akuntansi Amerika Serikat). Penelitian ini juga memberikan kontribusi keterkaitan antara size perusahaan, leverage dan perusahaan yang
sahamnya terdaftar pada pasar modal asing dengan penggunaan standar akuntansi internasional.

Beberapa alasan penggunaan standar akuntansi internasional adalah: (1) untuk memperbaiki transparansi, (2) laporan keuangan dapat lebih perbandingan, (3) kualitas laporan keuangan lebih baik, (4) rendahnya biaya penyiapan laporan keuangan, (5) efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi dan (6) semakin rendahnya biaya modal perusahaan. Sedangkan beberapa alasan penggunaan standar akuntansi internasional (sumber KPMG, 2000) yaitu: (1) Semakin tinggi kemungkinan meningkatnya ketersediaan modal perusahaan, (2) kualitas standar suatu negara akan semakin lebih baik, (3) preferensi dan investor institusi, (4) kemungkinan rendahnya biaya cost of capital, (5) preferensi dari analis keuangan.

Konsep insider dan outsider yang berusaha dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Insider didefinisikan sebagai pemerintah, bank, pihak ketiga yang terkait pendanaan hutang jangka panjang perusahaan, sedangkan Outsider didefinisikan sebagai bukan anggota dewan direksi dan tidak memiliki kepentingan dan hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut Nobes (1998) yang dimaksud sebagai outsider dalam penelitian ini adalah investor individu atau institusional dalam perusahaan yang merupakan bagian dari portofolio manajemen.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa 39 perusahaan (22%) sample penelitian ini mengadopsi IAS dan 31 perusahaan (18%) mengadopsi Standar Akuntansi Amerika Serikat, 16 perusahaan (8,5%) menggunakan standar akuntansi internasional (IAS atau Standar Akuntansi Amerika Serikat) sebagai suplemen. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang pendanaannya berasal dari outsider lebih cenderung dan sering menggunakan Standar Akuntansi Internasional. Temuan lain dari penelitian ini juga memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar akuntansi internasional adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki dewan pengawas dari sector perbankan, lebih banyak memperoleh pendapatan dari luar negeri dan memiliki tingkat leverage yang rendah. Hal ini juga memberikan bukti bahwa perusahaan yang menggunakan Standar Akuntansi Internasional adalah perusahaan – perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal asing dan ingin mendapatkan investor dari luar negeri.

THE IMPACT OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS ON FIRMS

By: Marjan Petreski

Tujuan dari artikel ini adalah memberikan beberapa argumentasi tentang dampak adopsi dari Standar Akuntansi Internasional. Dalam artikel ini menjelaskan tentang pengaruh Standar Akuntansi Internasional pada 2 aspek yaitu:
1. Pengaruhnya pada manajemen perusahaan.
2. Laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Adopsi Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) pada Manajemen Perusahaan
1. Persyaratan akan item-item pengungapan akan semakin tinggi, karena pengungkapan yang semakin tinggi berhubungan dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi pula (Karamanau and Nishiotis, 2005).
2. Dengan mengadopsi IAS, manajemen memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan perusahaan.
3. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan, karena laporan keuangan perusahaan tersebut menghasilkan informasi yang lebih relevan, krusial dan akurat.
4. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan perusahaan akan lebih mudah dipahami, dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan.
5. Dengan mengadopsi IAS, akan membantu investor dalam mengestimasikan investasi pada perusahaan berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya.
6. Dengan semakin tingginya tingkat pengungkapan suatu perusahaan maka berdampak pada rendahnya biaya modal perusahaan.
7. Rendahnya biaya untuk mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan IAS.

Pengaruh Adopsi Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) pada Laporan Keuangan Perusahaan
1. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.
2. Dengan mengadopsi IAS, terdapat perbedaan pengukuran item-item dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan. Misalnya: total aktiva dan nilai buku ekuitas akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi jika mengadopsi IAS (Hung and Subramanyan, 2004).
3. Dengan mengadopsi IAS, manajemen laba akan semakin rendah, pengakuan kerugian akan semakin sering atau perusahaan lebih konservatis, dan memiliki nilai relevansi (value relevance) yang semakin tinggi (Barth et al, 2005).

PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.



Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakkan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif demi meningkatkan capital inflow yang pada giliranya diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi menunjukkan semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi perbankan yang kian berpeluang untuk meningkatkan penyaluran kredit, kian meningkatnya investor confidence, dan country risk yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya, walaupun masih ada berbagai ketidakberesan yang perlu segera dibenahi di sektor birokrasi dan penegakkan hukum.

Dapat dilihat dalam Bursa Efek Jakarta yang mengakhiri 2006 secara menakjubkan dengan IHSG pada level 1.805,223 suatu pertumbuhan sebesar 55% dibandingkan setahun sebelumnya. Jumlah emiten di BEJ juga bertambah 12 perusahaan tahun silam, sehingga secara keseluruhannya kini mencapai 344. Di sisi lain, jumlah reksadana hingga akhir 2006 tercatat sebanyak 399 atau meningkat 22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan di pasar uang, nilai tukar rupiah juga menguat. Itu sebabnya ada asumsi bahwa tahun 2007 adalah tahun panen bagi banyak investor mengingat diversifikasi produk yang kian banyak[1]. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di peghujung 2007 berhasil ditutup menguat. IHSG di lantai Bursa Eefek Indonesia (BEI), ditutup menguat sebesar 6,122 ke posisi 2.754, 826 atau meningkat 51,74% dari level penutupan di tahun 2006 yaitu sebesar 1.805,523[2]. Selain itu, Pada tahun 2007 telah tercatat 22 emiten baru dan 23 emiten yang mengeluarkan right issues. Total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp44,54 trilliun, berasal dari Rp16,87 trilliun IPO, Rp25.5 trilliun right issues dan Rp2,08 trilliun warrant. Di tahun 2007 ini pula tercatat kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sangat menggembirakan. Hampir seluruh indikator perdagangan menunjukan peningkatan yang signifikan, seperti aktivitas transaksi, pergerakan indeks, maupun minat investor asing untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Pada akhir tahun 2007.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasana teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal aing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil adalah apa peranan penanaman modal asing bagi negara berkembang? Dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan sebagian besar investor asing enggan masuk ke Indonesia atau juga enggan untuk merealisasi rencana investasi mereka yang telah disetujui pemerintah ?

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Dibanding dengan investasi portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.

Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru yang hal ini berarti membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar utang bank. Selain itu proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

2. Jenis-jenis Investasi

Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (direct investment) dan investasi portofolio (portofolio investment). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi.

Menurut Nindyo Pramono bahwa investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli[3].

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Menurut Sidik Jatmika[4], kebaikan dari investasi langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih teknologi dan keterampilan.


3. Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima[5]. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah.

Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila.[6] Dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.[7]

Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :
a. Ekonomi dan sosial
b. Sosiologis dan budaya
c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan
d. Praktis dan operasional dan kebutuhan ke depan
e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

4. Faktor-Faktor Pendorong Investasi

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory[9] yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (Comparative advantage).

The Industrial Organization Theory of Vertical Integration[10] merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor :
Iklim investasi yang kondusif Prospek pengembangan di negara penerima modal
Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
1) Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal

2) Stabilitas politik yang memadai

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor

4) Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi

Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini. Menurut Rahmadi Supanca, berbagai faktor yang dituding menjadi penyebab dari terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi yaitu :

1) Instabilitas Politik dan Keamanan
2) Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan
3) Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah
4) Kurangnya jaminan kepastian hukum
5) Lemahnya penegakkan hukum
6) Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi
7) Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan
8) Masih maraknya praktek KKN
9) Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
10) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Elscom Monthly Journal juga mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak menariknya iklim investasi di Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :
1) Masalah keamanan, sosial, dan politik
2) Lemahnya peraturan perundang-undangan supremasi hukum dan jaminan kepastian hukum
3) Banyaknya masalah ketenagakerjaan
4) Implementasi otonomi daerah yang belum jelas
5) Kebijakan pemerintah yang tidak mendorong investasi seperti inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan

Selain faktor disadvantage di atas, iklim investasi di Indonesia bertambah tidak kondusif lagi karena stabilitas politik dan sosial serta jaminan keamanan dan penegakkan hukum di dalam negeri yang masih rawan. Masalah yang paling sering dikeluhkan oleh investor adalah masalah penegakkan hukum. Hasil survey dari Political and Economic Risk Consultancy Ltd menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia pada posisi paling atas dengan tidak adanya kepastian hukum membuat para investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Hal ini yang juga sering dikeluhkan oleh banyak investor adalah masalah perizinan dan birokrasi yang masih dianggap bertele-tele dan memakan biaya yang besar. Namun hal tersebut mulai mengalami perbaikan dan peningkatan sejak dikelarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Masalah daya tarik investasi di daerah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Agung Pambudi[14] faktor kelembagaan yang menjadi daya tarik investasi didaerah. Kelembagaan ini menyangkut pelayanan, kebijakan pemerintah derah dan kepastian hukum. Kesimpulan ini merupakan hasil rating yang dilakukan KPPOD pada tahun 2002 untuk mengetahui daya tarik investasi kabupaten atau kota. Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Dari segi peraturan yang diterbitkan pemerintah derah tak jarang tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan diatasnya. Karena itu suatu daerah yang potensi alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha atau bagi investor karena adanya berbagai kebijakan tumpang tindih tersebut. Oleh karena itu faktor daya tarik bagi investor datang dari potensi ekonomi suatu daerah, namun faktor kelembagaan juga harus dibenahi. Potensi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia yang tersedia masih memerlukan pemodal untuk pengelolaannya, oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menarik banyak investor agar berminat menanamkan modalnya dan perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pada pelaksanaan penanaman modal di daerah, seringkali timbul kendala-kendala yang dikeluhkan oleh para investor, yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar, oleh sebab itu pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan Keppres mengingat cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang dilakukan di daerah. Masalah ini timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha bagi para investor dilakukan oleh pemerintah pusat (BPKM) dan pemerintah propinsi (BKPMD). Keberadaan Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tersebut bertujuan untuk menjamin investor dalam melakukan investasi di Indonesia dan juga menerapkan sistem pelayanan satu atap yang diharapkan dapat mengakomodasi keinginan dunia usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat, dan tepat sehingga diharapkan dapat menarik dan mempercepat masuknya ivestor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan ekses negatif bagi kegiatan usaha dan penanaman modal. Banyak investor asing yang mengeluh karena banyak pungutan liar yang tidak jelas landasan hukumnya. Berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan pusat sehingga membebani dunia usaha, di samping praktek korupsi yang hampir merata di seluruh daerah.

Dengan sistem perpajakkan yang baru, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan instrumen pajak untuk meningkatkan daya tarik investor dan pekerja-pekerja produktif. Jika daerah mengenakan tarif pajak terlalu tinggi, sumber daya manusia dan investor yang ada cenderung hengkang mencari lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi tertentu tetapi belum tereksploitasi dengan baik akan cenderung memberikan intensif perpajakkan dan kemudahan-kemudahan untuk menarik arus investasi dan sumber daya manusia produktif.

Pemberlakuan otonomi daerah telah menimbulkan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya pengeluaran peraturan-peraturan daerah seringkali menjadi tumpang tindih, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi dunia usaha khususnya investor yang akan melakukan usahanya di daerah. Hal ini berarti dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah telah dianggap menghambat investasi karena masih banyaknya biaya tambahan dan berbagai pungutan atau retribusi daerah. Masih ada perebutan kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin penanaman modal. Investor masih enggan berhubungan dengan pemerintah daerah.



Sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka menimbulkan iklim yang lebih kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dinamis, sehingga dapat meningkatkan laju perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang memungkinkan, keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang memang semakin menurun) serta hambatan non tarif yang masih cukup banyak.

2) Kebebasan arus modal baik dalam bentuk direct investment, investasi portofolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan administratif, atau hambatan lainnya yang berlebihan.

3) Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tingkat tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang.

4) Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan ataupun hambatan yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah negara yang bersangkutan.

Tuntutan negara-negara maju yang belum dapat diterima oleh negara-negara berkembang meliputi 2 (dua) hal yaitu :

1) Negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian dari produksinya sebagai syarat memperoleh izin investasi (export performance requirement).

2) Menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk menggunakan dari input produksinya dari sumber dalam negeri (domestic content requirement).

Sementara itu, negara berkembang mempunyai perspektif bahwa investasi merupakan masalah perdagangan semata. Keputusan mengenai investasi mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas sosial, maupun pembangunan regional. Dengan demikian sulit diterima bahwa sebuah kebijakan yang menyangkut masalah yang cukup luas disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Bagi negara berkembang perundingan di bidang investasi, berarti sama dengan melayani tuntutan dan kehendak negara maju.

Hal tersebut menunjukkan bahwa investor asing menginginkan adanya kewajiban timbal balik antar negara penanam investasi dengan negara penerima investasi, adanya pengaturan standar sehingga aktivitas perusahaan menjadi kondusif, adanya sikap saling menghargai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan adanya keharmonisan kebijakan dibidang pajak dan insentif lainnya antara negara penerima investasi.

Menurut Harvey Goldstein, Presiden Direktur Harvest International Inc., sebuah perusahaan konsultasi investasi, menyimpulkan ada beberapa kondisi yang bisa menyumbang iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, disamping itu juga faktor lainnya yaitu :

1) Struktur legal dan penegakkan hukum
2) Stabilitas mata uang, tingkat suku bunga dan iklim perekonomian mikro
3) Stabilitas politik
4) Hukum investasi yang baru, daya tarik investasi yang bisa dibandingkan dengan negara-negara lain, tax holiday, dan lain-lain.
5) Pemberantasan KKN di kalangan eksekutif dan lembaga-lembaga Pemerintah
6) Perbaikan di sektor pertambangan agar lebih menarik bagi penanaman modal luar negeri
7) Pengembangan lebih lanjut prasarana telekomunikasi Peningkatan sistem fiskal dan pajak
9) Penekanan pada Pemerintahan yang bersih dan pelayanan umum, termasuk peningkatan koordinasi antar departemen
10) Regulasi pasar uang yang tegas



Hal-hal lain yang memerlukan pertimbangan dalam hal penanaman investasi adalah :
1) Bagi pihak investor :
a) Adanya kepastian hukum
b) Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal
c) Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan
d) Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa
e) Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan.
2) Sedangkan bagi pihak penerima investasi :
a) Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor
b) Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek
c) Transfer teknologi dari para investor
d) Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan terutama pembangunan bagi negara/ daerah penerima.
Jeffrey Edmund Curry[19] mengungkapkan ada beberapa poin yang disepakati oleh para ahli ekonomi mengenai faktor daya tarik dan penahan investasi asing:

1) Transparan pasar keuangan berkembang dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil. Ini sering disebut sebagai ”transparansi”. Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing
2) Pasar finansial yang terbuka-sistem keuangan domestik harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan (insider trading)
3) Adanya aturan hukum para ahli ekonomi sepakat bahwa masih diperlukan regulasi
4) Nilai tukar yang fleksibel. Baik nilai tukar mata uang yang fleksibel maupun yang ”dipatok” terhadap mata uang keras melalui suatu dewan mata uang independen (seperti misalnya di Hongkong) umumnya dianggap menjadi kewajiban lain untuk stabilitas perekonomian.


Soedjono Dirdjosisworo[20] mengemukakan banyak faktor-faktor yang akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikap bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Sikap penanaman modal asing atau investor asing akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada negara tempat menanamkan modalnya antara lain :
- Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan
- Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing
- Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan
- Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya
- Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi
- Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi
- Tanah untuk tempat usaha
- Struktur perpajakkan, pabean, dan cukai
- Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan

6. Analisis Masalah Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Beberapa faktor eksternal baik secara langsung maupun secara tidak langsung memang mempengaruhi penurunan PMA di Indonesia. Gejala tersebut mengkhawatirkan pemerintah Indonesia, karena adanya penurunan keunggulan komparatif khusus dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Faktor secara tidak langsung adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan struktur dana internasional. Pertama, telah terjadi pengalihan dana pinjaman kepada equity. Kedua, peningkatan penggunaan berbagai instrumen finansial tradisional maupun bentuk yang baru, yaitu portofolio investment, debt equity swaps, bonds, structured project finance, dan lain-lain.

BAB III
ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Faktor kelangkaan perangkat hukum dan peraturan

Pada umumnya, masalah perangkat hukum dan peraturan PMA ini sangat kontroversial antara pihak host country dan pihak investor asing, karena adanya perbedaan pendekatan untuk mencari keuntungan. Pemerintah negara penerima akan mempertimbangkan situasi dalam negeri dan kepentingan nasional secara keseluruhan di satu pihak, investor asing menuntut hukum dan peraturan PMA yang paling menguntungkan ketika perusahaan PMA beroperasi di suatu negara.

b. Faktor kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas berperanan penting dalam pembenahan usaha bagi investor asing ketika ingin menanam modalnya di suatu negara, karena faktor ini telah menjadi salah satu kunci sukses dalam rangka keberhasilan usaha. Sumber Daya Manusia di Indonesia sering disamakan dengan tenaga kerja yang murah atau tenaga kerja yang terampil yang mudah didapat.

c. Faktor Kekurangan Infrastruktur

Persoalan ketidakcukupan infrastruktur dari sejak lama terus ramai dibicarakan, tetapi hingga kini kasus tersebut belum terpecahkan secara tuntas. Gambaran tentang infrastruktur Indonesia yang masih suram dan diperkirakan akan terus mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan juga peningkatan PMA di masa mendatang.

Pengamat ekonomi Dr. Dorodjatun[21] pernah mengemukakan bahwa ketinggalan infrastruktur Indonesia telah menjadi faktor penghambat utama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka sebagian besar investor asing yang berniat di Indonesia masih merasa ragu-ragu. Tampaknya jelas bahwa tingkat upah tenaga kerja yang murah, kekayaan alam, stabilitas politik, dan murahnya tanah industri tidak lagi cukup sebagai daya tarik bagi investor asing tanpa penyediaan infrastruktur yang memadai.

d. Faktor ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy)

Faktor ekonomi biaya tinggi mencakup banyak aspek, yaitu tingkat bunga kredit perbankan yang tinggi, belum berkembangnya pasar modal, prosedur-prosedur yang tumpang tindih, tindakan korupsi birokrat, fasilitas keuangan yang tidak efisien, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan sebagainya.



BAB IV
KESIMPULAN

1. Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu : Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia.

2. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :
a) Faktor Sumber Daya Alam, seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, gas dan minyak bumi maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan.
b) Faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja siap pakai.
c) Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha.
d) Faktor kebijakan pemerintah, kebijakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.
Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi investor, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah

e) Faktor kemudahan dalam peizinan, dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka faktor perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, menjadi penyebab sebagian besar investor asing enggan masuk ke Indonesia atau enggan merealisasikan rencana investasi mereka yang telah disetujui oleh pemerintah serta terjadinya relokasi industri ke negara lain yang berakibat adanya capital flight yang besar.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuknya investasi asing ke Indonesia. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke sebuah negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, yang tampaknya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Ketidakkonsistenan penegakkan hukum masih menjadi faktor penghambat daya tarik Indonesia bagi investasi asing. Bahkan kebijakan otonomi daerah menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah di Indonesia.





DAFTAR PUSTAKA

Curry, Jeffry Edmund. 2001, Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Global, Penerbit PPM, Jakarta

Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, cetakan Pertama, CV. Mandar Maju

Hartono, Sri Redjeki. 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang

Hollis B, Chenery dan Carter, Nicholas G. 1973, Foreign Assistance and Development Performance, 1960-1970, American Economic Review, vol 63, No.2, Mei 1973

Jatmika, Sidik. 2001, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional, Biagraf Liberty, Yogyakarta

Kartadjoemana, H.S. 1996, GATT DAN WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan, cetakan Pertama, Universitas Indonesia

Rajagukguk, Erman, et.al. 1995, Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

http://andev.multiply.com/reviews/item/33